{"id":8948,"date":"2025-10-04T10:02:08","date_gmt":"2025-10-04T03:02:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.programgaji.com\/blog\/aturan-hukum-mengenai-perlindungan-pekerja-outsourcing\/"},"modified":"2025-10-04T10:02:08","modified_gmt":"2025-10-04T03:02:08","slug":"aturan-hukum-mengenai-perlindungan-pekerja-outsourcing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.programgaji.com\/blog\/aturan-hukum-mengenai-perlindungan-pekerja-outsourcing\/","title":{"rendered":"Aturan Hukum Mengenai Perlindungan Pekerja Outsourcing"},"content":{"rendered":"

Di era globalisasi dan dinamika dunia kerja yang terus berkembang, praktik alih daya atau outsourcing<\/em> menjadi semakin umum di berbagai sektor industri. Perusahaan menggunakan jasa outsourcing<\/em> untuk berbagai alasan, mulai dari efisiensi biaya, fokus pada kompetensi inti, hingga fleksibilitas operasional. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, terdapat isu krusial terkait perlindungan hak-hak pekerja outsourcing<\/em>.<\/p>\n

Perlindungan pekerja outsourcing<\/em> di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun belum terdapat undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur hal ini. Beberapa peraturan yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya.<\/p>\n

Jenis Pekerjaan yang Dapat Dialihdayakan<\/strong><\/p>\n

PP Nomor 35 Tahun 2021 membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan outsourcing<\/em> harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya adalah pekerjaan tersebut bersifat penunjang dan tidak berhubungan langsung dengan proses produksi utama. Selain itu, pekerjaan tersebut harus merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama perusahaan. Tujuan pembatasan ini adalah untuk menghindari praktik outsourcing<\/em> yang dapat merugikan pekerja dan menghilangkan hak-hak normatif mereka.<\/p>\n

Perjanjian Kerja dan Tanggung Jawab Hukum<\/strong><\/p>\n

Hubungan kerja antara pekerja outsourcing<\/em> dan perusahaan penyedia jasa outsourcing<\/em> (perusahaan outsourcing<\/em>) diatur dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis dan memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perusahaan outsourcing<\/em> bertanggung jawab untuk membayar upah, memberikan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), serta memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada pekerjanya.<\/p>\n

Namun, seringkali terjadi permasalahan terkait tanggung jawab hukum dalam praktik outsourcing<\/em>. Jika perusahaan outsourcing<\/em> tidak memenuhi kewajibannya, siapa yang bertanggung jawab? Dalam hal ini, perusahaan pengguna jasa outsourcing<\/em> (perusahaan pemberi kerja) juga memiliki tanggung jawab tertentu. Perusahaan pemberi kerja wajib memastikan bahwa perusahaan outsourcing<\/em> yang mereka gunakan memiliki izin usaha yang sah dan memenuhi semua kewajibannya terhadap pekerja.<\/p>\n

Perlindungan Hak-Hak Pekerja Outsourcing<\/strong><\/p>\n

Perlindungan hak-hak pekerja outsourcing<\/em> mencakup berbagai aspek, antara lain:<\/p>\n