Baik, ini artikel yang Anda minta:
PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang cukup familiar bagi para pekerja di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam perkembangannya, terdapat skema PPh 21 yang bersifat final. Skema ini memiliki mekanisme perhitungan dan pelaporan yang berbeda dengan PPh 21 tidak final. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai penerapan PPh 21 final, kapan skema ini berlaku, dan siapa saja yang wajib pajak yang terkena.
Table of Contents
Memahami PPh 21 Final
PPh 21 final adalah jenis PPh 21 yang tarifnya sudah ditetapkan dan pemotongannya bersifat final. Artinya, penghasilan yang telah dipotong PPh 21 final tidak akan digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan kata lain, kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut dianggap selesai setelah dipotong PPh 21 final.
Perlu dipahami bahwa PPh 21 final tidak berlaku untuk semua jenis penghasilan. Hanya jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan PPh 21 final. Tujuan dari penerapan PPh 21 final adalah untuk menyederhanakan proses pemungutan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Kapan PPh 21 Final Berlaku?
Penerapan PPh 21 final diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Waktu berlakunya PPh 21 final untuk setiap jenis penghasilan dapat berbeda-beda, tergantung pada peraturan yang mendasarinya.
Beberapa contoh jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 final dan waktu berlakunya:
- Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, dan Pembayaran Sejenis: PPh 21 final atas pesangon dan pembayaran sejenis diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 29 Desember 2023. Tarif PPh 21 final atas pesangon bervariasi, tergantung pada besaran pesangon yang diterima.
- Honorarium atau Imbalan yang Diterima Pejabat Negara, PNS, TNI, dan POLRI: PPh 21 final atas honorarium atau imbalan yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, dan POLRI diatur dalam PMK Nomor 262/PMK.03/2010. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2010. Tarif PPh 21 final atas honorarium ini adalah sebesar 15%.
- Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan: PPh 21 final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2016. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 19 Agustus 2016. Tarif PPh 21 final atas penghasilan ini adalah sebesar 2,5%.
Penting untuk selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan kapan PPh 21 final mulai berlaku untuk jenis penghasilan tertentu. Pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sering terjadi, sehingga wajib pajak perlu mengikuti perkembangan terbaru.
Siapa Saja yang Terkena PPh 21 Final?
Wajib pajak yang terkena PPh 21 final adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan yang termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. Secara umum, kategori wajib pajak yang terkena PPh 21 final dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:
- Penerima Pesangon: Pekerja yang menerima pesangon, uang manfaat pensiun, atau pembayaran sejenis saat berhenti bekerja.
- Pejabat Negara, PNS, TNI, dan POLRI: Pejabat negara, PNS, TNI, dan POLRI yang menerima honorarium atau imbalan selain gaji pokok.
- Penjual Tanah dan/atau Bangunan: Orang pribadi yang menjual tanah dan/atau bangunan dan memperoleh penghasilan dari pengalihan hak tersebut.
- Penyelenggara Kegiatan: Individu yang menyelenggarakan kegiatan dan memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta.
Selain kelompok-kelompok di atas, terdapat juga jenis penghasilan lain yang dikenakan PPh 21 final, seperti penghasilan dari undian, sewa tanah dan/atau bangunan, dan beberapa jenis penghasilan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa kewajiban PPh 21 final ada di tangan pihak pembayar penghasilan, misalnya perusahaan tempat karyawan bekerja atau pembeli tanah dan/atau bangunan. Perusahaan yang baik biasanya menggunakan aplikasi penggajian untuk memastikan perhitungan PPh 21 yang tepat dan akurat.
Pentingnya Memahami PPh 21 Final
Memahami ketentuan PPh 21 final sangat penting bagi wajib pajak maupun pihak pemotong pajak. Dengan memahami ketentuan ini, wajib pajak dapat memastikan bahwa kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan dengan benar dan tidak ada potensi sanksi atau denda dari otoritas pajak. Bagi pihak pemotong pajak, pemahaman yang baik akan membantu mereka dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 final dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang kompleks, banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan jasa software house terbaik untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan kebutuhan bisnis mereka. Sistem yang terintegrasi ini membantu perusahaan untuk mengelola data keuangan dan perpajakan secara efisien dan akurat.
Oleh karena itu, disarankan bagi wajib pajak dan pihak pemotong pajak untuk terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai peraturan PPh 21, termasuk ketentuan mengenai PPh 21 final. Anda dapat mengakses informasi terbaru melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau berkonsultasi dengan konsultan pajak yang terpercaya. Dengan pemahaman yang baik, Anda dapat menghindari masalah perpajakan di kemudian hari dan menjalankan bisnis dengan tenang.
