Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan bukanlah sekadar formalitas. Lebih dari itu, ini adalah amanat undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya. Implementasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi krusial mengingat risiko-risiko yang mungkin dihadapi pekerja, mulai dari kecelakaan kerja, sakit, hingga kematian. Landasan Hukum BPJS Ketenagakerjaan Dasar hukum yang […]

Meningkatnya kesadaran pekerja akan hak-hak mereka berbanding lurus dengan sorotan terhadap praktik-praktik ketenagakerjaan yang kurang baik di berbagai perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Tahun 2003, beserta peraturan turunannya, menjadi payung hukum yang melindungi hak-hak pekerja dan mengatur kewajiban pengusaha. Namun, ironisnya, pelanggaran terhadap UUK ini masih kerap terjadi, menimbulkan kerugian bagi pekerja dan berpotensi

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan sebuah realitas yang tak terhindarkan dalam dinamika dunia kerja. Walaupun perusahaan memiliki hak untuk mengatur kelangsungan bisnisnya, hak tersebut tidak boleh diimplementasikan secara sewenang-wenang, terutama dalam hal PHK. PHK sepihak, khususnya, menjadi isu sensitif karena berpotensi merugikan pekerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanggung jawab hukum yang diemban perusahaan

Sanksi hukum atas kecelakaan kerja dan kewajiban perusahaan merupakan isu krusial dalam dunia ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pekerja, baik secara fisik maupun psikologis, tetapi juga dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai sanksi hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian dalam pencegahan kecelakaan kerja, serta

Pembayaran gaji adalah hak mendasar bagi setiap pekerja. Keterlambatan pembayaran gaji, apalagi jika dilakukan secara sengaja, bukan hanya merugikan pekerja secara finansial, tetapi juga berdampak besar pada kesejahteraan hidup mereka. Pemerintah Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar gaji tepat waktu dan konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut dilanggar. Artikel ini akan membahas

Dalam dunia bisnis yang dinamis dan terus berkembang, kepatuhan terhadap regulasi hukum menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dan reputasi perusahaan. Salah satu aspek krusial dalam kepatuhan ini adalah penyediaan kontrak tertulis bagi karyawan. Kontrak tertulis bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang melindungi hak dan kewajiban baik perusahaan maupun karyawan. Lalai dalam menyediakan

Kewajiban perusahaan terhadap pekerja perempuan hamil adalah aspek krusial dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja, khususnya dalam masa yang rentan ini. Perlindungan ini bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanat undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Hak-Hak Pekerja Perempuan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta

Indonesia memiliki regulasi yang ketat untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk ketentuan mengenai jam kerja dan waktu istirahat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) beserta peraturan pelaksanaannya. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan ini penting bagi pengusaha maupun karyawan untuk menghindari perselisihan dan memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Durasi Kerja

Hari Raya Keagamaan merupakan momen penting bagi setiap pekerja di Indonesia. Selain menjadi ajang silaturahmi, momen ini juga identik dengan Tunjangan Hari Raya (THR). THR bukan hanya sekadar bonus, melainkan hak pekerja yang diatur secara hukum. Sayangnya, masih ada perusahaan yang lalai atau bahkan sengaja tidak membayarkan THR kepada karyawannya. Tindakan ini tentu melanggar hukum

Dalam dunia bisnis yang dinamis, kepatuhan terhadap hukum merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan dan reputasi sebuah perusahaan. Salah satu aspek krusial yang diatur oleh hukum adalah hak-hak pekerja, termasuk di dalamnya adalah hak atas gaji yang adil dan sesuai dengan perjanjian. Namun, praktik pemotongan gaji sepihak oleh perusahaan masih sering terjadi, menimbulkan kerugian bagi pekerja