Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja di Indonesia yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR bukan hanya sekadar tradisi, melainkan memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat bagi perusahaan. Memahami dasar hukum THR sangat penting bagi pengusaha maupun karyawan agar hak dan kewajiban terlaksana dengan baik. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai dasar hukum THR di Indonesia.
Dasar Hukum Utama THR
Landasan hukum utama pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 36 Tahun 2021 secara spesifik mengatur mengenai kewajiban pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerja/buruh.
Sebelum PP Nomor 36 Tahun 2021, aturan mengenai THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Meskipun PP Nomor 36 Tahun 2021 mencabut Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, namun substansi pengaturan mengenai THR secara umum tetap dipertahankan.
Siapa Saja yang Berhak Menerima THR?
Menurut PP Nomor 36 Tahun 2021, semua pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berhak menerima THR. Hal ini mencakup pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), asalkan telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus.
Penting untuk dicatat, meskipun pekerja masih dalam masa percobaan (probation), mereka tetap berhak menerima THR jika telah bekerja minimal 1 bulan. Hal ini menegaskan bahwa hak atas THR melekat pada status sebagai pekerja, bukan hanya berdasarkan status kepegawaian tetap.
Besaran THR dan Waktu Pembayaran
Besaran THR yang wajib dibayarkan pengusaha berbeda-beda tergantung pada masa kerja pekerja. Bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, THR yang diberikan adalah sebesar 1 (satu) bulan upah.
Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja 1 bulan hingga kurang dari 12 bulan, besaran THR dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja. Rumus perhitungannya adalah: (Masa Kerja (dalam bulan) / 12) x 1 Bulan Upah.
Keterlambatan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa proses pembayaran THR dilakukan tepat waktu. Jika perusahaan membutuhkan solusi untuk pengelolaan gaji yang lebih efisien, penggunaan aplikasi penggajian dapat membantu.
Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR
Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kewajiban pembayaran THR. Pengusaha yang melanggar ketentuan mengenai pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Selain sanksi administratif, pengusaha juga berpotensi menghadapi tuntutan hukum dari pekerja/buruh jika tidak memenuhi kewajiban membayar THR. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk memahami dan mematuhi ketentuan mengenai THR agar terhindar dari permasalahan hukum.
Peran Pemerintah dalam Pengawasan THR
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pembayaran THR. Pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan THR.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan posko pengaduan THR bagi pekerja/buruh yang merasa haknya tidak terpenuhi. Posko ini menjadi wadah bagi pekerja/buruh untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Kesimpulan
Pembayaran THR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Dasar hukum THR yang jelas dan tegas memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan haknya. Pemahaman yang baik mengenai dasar hukum THR serta pelaksanaan yang tepat waktu akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Bagi perusahaan yang membutuhkan bantuan dalam pengelolaan sistem HR dan penggajian, memilih software house terbaik dapat menjadi solusi yang tepat. Investasi pada sistem yang baik akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, perusahaan dapat fokus pada pengembangan bisnis secara berkelanjutan.
