PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Salah satu aspek yang seringkali menimbulkan kebingungan adalah perhitungan PPh 21 atas tunjangan dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Pemahaman yang tepat mengenai hal ini sangat penting, baik bagi perusahaan maupun karyawan, untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi sanksi.
Tunjangan dan Fasilitas yang Dikenakan PPh 21
Sebelum membahas cara perhitungannya, penting untuk mengidentifikasi jenis tunjangan dan fasilitas yang termasuk dalam objek PPh 21. Secara umum, semua tunjangan yang diberikan secara tunai (dalam bentuk uang) akan dikenakan PPh 21. Contohnya termasuk tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan perumahan, tunjangan jabatan, dan tunjangan hari raya (THR).
Sementara itu, fasilitas yang diberikan dalam bentuk natura (bukan uang) juga dapat dikenakan PPh 21, namun dengan beberapa pengecualian. Fasilitas yang dikecualikan antara lain:
- Makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja.
- Fasilitas tempat tinggal (mess atau asrama) bagi karyawan tertentu.
- Fasilitas kesehatan.
- Fasilitas olahraga (dengan batasan tertentu).
Penting untuk dicatat bahwa nilai fasilitas yang dikecualikan ini harus wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika nilai fasilitas tersebut melebihi batas kewajaran, maka selisihnya akan dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan PPh 21.
Metode Perhitungan PPh 21 atas Tunjangan dan Fasilitas
Perhitungan PPh 21 atas tunjangan dan fasilitas pada dasarnya sama dengan perhitungan PPh 21 atas gaji. Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu diikuti:
-
Hitung Penghasilan Bruto: Jumlahkan seluruh penghasilan yang diterima karyawan dalam satu bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan-tunjangan (baik tunai maupun natura yang terutang PPh 21), dan pembayaran lainnya.
-
Kurangkan Biaya Jabatan: Biaya jabatan adalah biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, dengan batasan maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun.
-
Kurangkan Iuran Pensiun: Jika karyawan membayar iuran pensiun, iuran tersebut juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
-
Hitung Penghasilan Neto: Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun.
-
Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): PKP dihitung dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan neto. Besarnya PTKP tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan.
-
Hitung PPh 21 Terutang: PPh 21 terutang dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif PPh 21 yang berlaku. Tarif PPh 21 progresif, yaitu:
- 0% untuk PKP sampai dengan Rp60.000.000
- 15% untuk PKP di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
- 25% untuk PKP di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
- 30% untuk PKP di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
- 35% untuk PKP di atas Rp5.000.000.000
Contoh Perhitungan
Sebagai contoh, seorang karyawan dengan status menikah tanpa tanggungan (K/0) menerima gaji pokok Rp8.000.000, tunjangan transportasi Rp1.000.000, dan tunjangan makan Rp500.000 per bulan. Karyawan tersebut juga membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000 per bulan. Berikut adalah perhitungan PPh 21-nya:
- Penghasilan Bruto: Rp8.000.000 + Rp1.000.000 + Rp500.000 = Rp9.500.000
- Biaya Jabatan: 5% x Rp9.500.000 = Rp475.000
- Iuran Pensiun: Rp200.000
- Penghasilan Neto: Rp9.500.000 – Rp475.000 – Rp200.000 = Rp8.825.000
- PTKP (K/0): Rp58.500.000 per tahun atau Rp4.875.000 per bulan
- PKP: Rp8.825.000 – Rp4.875.000 = Rp3.950.000
- PPh 21 Terutang: 0% x Rp3.950.000 = Rp0
Dalam kasus ini, karena PKP karyawan tersebut masih di bawah Rp60.000.000 per tahun, maka PPh 21 yang terutang adalah 0%. Namun, jika penghasilan karyawan lebih tinggi, maka akan dikenakan tarif PPh 21 yang sesuai.
Pentingnya Penggunaan Software Penggajian
Proses perhitungan PPh 21, terutama dengan banyaknya komponen penghasilan dan perubahan regulasi pajak, bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, banyak perusahaan kini beralih menggunakan aplikasi penggajian untuk mengotomatiskan proses ini. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya mempermudah perhitungan PPh 21, tetapi juga membantu perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, dengan menggunakan jasa software house terbaik, perusahaan juga dapat menyesuaikan sistem penggajian dengan kebutuhan spesifik mereka.
Kesimpulan
Memahami cara menghitung PPh 21 atas tunjangan dan fasilitas sangat penting bagi perusahaan dan karyawan. Dengan memahami ketentuan yang berlaku dan menggunakan alat bantu yang tepat, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi sanksi. Karyawan juga dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait PPh 21.
