Potongan gaji karena terlambat adalah praktik umum di banyak perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan dan memastikan operasional perusahaan berjalan lancar. Namun, penerapan potongan gaji ini tidak boleh sembarangan. Ada aturan dan batasan yang jelas yang harus dipatuhi perusahaan agar tidak melanggar hak-hak pekerja. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai aturan dan batasan potongan gaji karena keterlambatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Table of Contents
Dasar Hukum Potongan Gaji Karena Terlambat
Di Indonesia, potongan gaji diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah (PP). UU Ketenagakerjaan pada dasarnya melindungi hak pekerja untuk menerima upah yang layak. Oleh karena itu, segala bentuk potongan gaji harus memiliki dasar hukum yang kuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan.
Pasal 23 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.
Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak pekerja dan pengusaha wajib membayarnya sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Pemotongan upah hanya diperbolehkan jika ada dasar hukum yang jelas.
Syarat Sah Potongan Gaji
Agar potongan gaji karena terlambat dianggap sah, beberapa syarat berikut harus dipenuhi:
- Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Harus ada klausul yang jelas mengenai potongan gaji karena terlambat dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. Klausul ini harus mengatur secara rinci mengenai besaran potongan, mekanisme pemotongan, dan batasan-batasannya. Ketiadaan klausul ini akan membuat potongan gaji dianggap ilegal.
- Persetujuan Karyawan: Meskipun ada dalam perjanjian kerja atau PP/PKB, idealnya potongan gaji juga dikomunikasikan dan disetujui oleh karyawan yang bersangkutan. Ini menunjukkan transparansi dan itikad baik dari perusahaan.
- Besaran Potongan yang Wajar: Besaran potongan gaji harus wajar dan tidak boleh melebihi ketentuan yang berlaku. Tidak ada batasan nominal yang baku dalam UU Ketenagakerjaan terkait potongan keterlambatan, namun secara umum, potongan tidak boleh sampai mengurangi upah minimum atau upah yang layak. Prinsipnya adalah potongan harus sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan dan tidak memberatkan pekerja.
- Tujuan yang Jelas dan Konsisten: Potongan gaji harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Penerapannya juga harus konsisten dan tidak diskriminatif.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Perusahaan harus transparan dalam menghitung dan memotong gaji. Karyawan harus diberikan rincian yang jelas mengenai potongan yang dilakukan. Perusahaan juga harus akuntabel dan dapat menjelaskan dasar pemotongan jika diminta oleh karyawan.
Batasan Potongan Gaji
Selain syarat-syarat di atas, ada beberapa batasan penting yang perlu diperhatikan terkait potongan gaji karena keterlambatan:
- Tidak Boleh Mengurangi Upah Minimum: Potongan gaji tidak boleh menyebabkan upah yang diterima karyawan berada di bawah upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Upah minimum adalah jaring pengaman bagi pekerja dan harus dilindungi.
- Tidak Boleh Bertentangan dengan Hak-Hak Pekerja: Potongan gaji tidak boleh bertentangan dengan hak-hak pekerja lainnya, seperti hak cuti, hak istirahat, dan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja.
- Tidak Boleh Diskriminatif: Potongan gaji harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Perusahaan tidak boleh melakukan potongan gaji yang berbeda untuk karyawan yang melakukan pelanggaran yang sama, kecuali ada alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Alasan Keterlambatan yang Dapat Diterima: Perusahaan perlu mempertimbangkan alasan keterlambatan karyawan sebelum melakukan potongan gaji. Keterlambatan karena alasan yang sah, seperti sakit, kecelakaan, atau keadaan darurat lainnya, sebaiknya tidak dikenakan potongan gaji. Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas dan empati perusahaan terhadap kondisi karyawan.
Pentingnya Aplikasi Penggajian
Untuk memastikan proses penggajian berjalan akurat, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi penggajian. Aplikasi ini membantu menghitung gaji, potongan, dan pajak secara otomatis, serta menghasilkan laporan yang akurat. Selain itu, aplikasi penggajian juga dapat membantu perusahaan memantau kehadiran karyawan dan menghitung potongan gaji karena keterlambatan secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, potensi kesalahan perhitungan dan pelanggaran hukum dapat diminimalkan.
Memilih Software House Terbaik
Dalam mengembangkan atau mengintegrasikan sistem penggajian, perusahaan dapat bekerjasama dengan software house terbaik yang berpengalaman. Software house dapat membantu perusahaan merancang dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan.
Kesimpulan
Potongan gaji karena terlambat dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan, asalkan diterapkan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus memastikan adanya dasar hukum yang kuat, persetujuan karyawan, besaran potongan yang wajar, dan penerapan yang konsisten dan tidak diskriminatif. Dengan mematuhi aturan dan batasan yang ada, perusahaan dapat menghindari sengketa hukum dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.
artikel ini berisi informasi tentang aturan dan batasan potongan gaji karena keterlambatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dijelaskan juga mengenai syarat sah potongan gaji dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Ditambahkan pula informasi tentang pentingnya aplikasi penggajian dan memilih software house terbaik.
