Panduan Lengkap Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21

PPH 21 /

Berikut adalah artikel, keywords, dan description yang Anda minta:

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Memahami perhitungan PPh 21 adalah esensial bagi perusahaan maupun karyawan agar terhindar dari kesalahan pelaporan dan sanksi perpajakan. Artikel ini akan memberikan panduan lengkap mengenai cara menghitung PPh 21 yang akurat dan sesuai dengan peraturan terbaru.

Dasar Hukum dan Subjek PPh 21

Dasar hukum utama PPh 21 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Subjek PPh 21 meliputi:

  • Pegawai tetap
  • Pegawai tidak tetap
  • Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat lainnya
  • Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
  • Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan
  • Mantan pegawai
  • Peserta kegiatan

Objek PPh 21

Objek PPh 21 meliputi berbagai jenis penghasilan, di antaranya:

  • Gaji
  • Upah
  • Tunjangan
  • Honorarium
  • Uang lembur
  • Bonus
  • Gratifikasi
  • Uang pesangon
  • Uang pensiun
  • Penghasilan lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

Metode Perhitungan PPh 21

Terdapat beberapa metode perhitungan PPh 21 yang umum digunakan, yaitu:

  1. Metode Gross: PPh 21 ditanggung oleh karyawan dan dipotong langsung dari penghasilan bruto.
  2. Metode Gross Up: PPh 21 ditanggung oleh perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima karyawan tetap sama setelah dipotong pajak.
  3. Metode Nett: PPh 21 ditanggung oleh perusahaan dan tidak dipotong dari penghasilan karyawan. Metode ini jarang digunakan.

Berikut adalah langkah-langkah umum perhitungan PPh 21 dengan metode Gross (yang paling umum digunakan):

  1. Hitung Penghasilan Bruto: Jumlahkan seluruh penghasilan yang diterima dalam satu bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lain-lain.
  2. Kurangkan Biaya Jabatan: Biaya jabatan adalah biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, dengan batasan maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun.
  3. Kurangkan Iuran Pensiun: Jika karyawan membayar iuran pensiun, kurangkan iuran tersebut dari penghasilan bruto.
  4. Hitung Penghasilan Neto Sebulan: Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun.
  5. Hitung Penghasilan Neto Setahun: Kalikan penghasilan neto sebulan dengan 12 (atau jumlah bulan bekerja jika tidak bekerja penuh setahun).
  6. Kurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP berbeda-beda tergantung status perkawinan dan jumlah tanggungan. Berikut adalah besaran PTKP terbaru:
    • Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp54.000.000
    • Tambahan karena kawin: Rp4.500.000
    • Tambahan untuk setiap tanggungan keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus satu derajat, maksimal 3 orang: Rp4.500.000 per orang
  7. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): PKP = Penghasilan Neto Setahun – PTKP. Jika PKP hasilnya negatif, maka PPh 21 terutang adalah nihil.
  8. Hitung PPh 21 Terutang Setahun: Kalikan PKP dengan tarif pajak sesuai dengan lapisan penghasilan. Tarif PPh 21 progresif adalah sebagai berikut:
    • Sampai dengan Rp60.000.000: 5%
    • Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000: 15%
    • Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000: 25%
    • Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000: 30%
    • Di atas Rp5.000.000.000: 35%
  9. Hitung PPh 21 Terutang Sebulan: Bagi PPh 21 terutang setahun dengan 12.

Contoh Perhitungan PPh 21

Budi adalah seorang karyawan tetap dengan gaji Rp10.000.000 per bulan. Ia sudah menikah dan memiliki 1 anak. Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000 per bulan.

banner
  1. Penghasilan Bruto: Rp10.000.000
  2. Biaya Jabatan: 5% x Rp10.000.000 = Rp500.000
  3. Iuran Pensiun: Rp200.000
  4. Penghasilan Neto Sebulan: Rp10.000.000 – Rp500.000 – Rp200.000 = Rp9.300.000
  5. Penghasilan Neto Setahun: Rp9.300.000 x 12 = Rp111.600.000
  6. PTKP (K/1): Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + Rp4.500.000 = Rp63.000.000
  7. PKP: Rp111.600.000 – Rp63.000.000 = Rp48.600.000
  8. PPh 21 Terutang Setahun: 5% x Rp48.600.000 = Rp2.430.000
  9. PPh 21 Terutang Sebulan: Rp2.430.000 / 12 = Rp202.500

Jadi, PPh 21 yang harus dipotong dari gaji Budi setiap bulan adalah Rp202.500.

Kemudahan dalam Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 memang terlihat rumit, namun saat ini sudah banyak solusi yang dapat membantu. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi penggajian yang secara otomatis menghitung PPh 21 berdasarkan data yang diinput. Solusi seperti ini dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan. Anda bisa mendapatkan solusi yang lebih baik di Program Gaji.

Selain itu, bagi perusahaan yang ingin mengimplementasikan sistem yang lebih terintegrasi, menggunakan jasa software house terbaik dapat menjadi pilihan yang tepat. Mereka dapat membantu mengembangkan software yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, termasuk modul perhitungan PPh 21. Dengan bantuan pihak profesional seperti Phisoft, proses administrasi pajak perusahaan akan menjadi lebih efisien.

Pelaporan dan Pembayaran PPh 21

Setelah dihitung dan dipotong, PPh 21 wajib disetorkan ke kas negara melalui bank yang ditunjuk atau melalui e-billing. Pelaporan PPh 21 dilakukan secara bulanan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21.

Memahami dan melaksanakan kewajiban PPh 21 dengan benar adalah penting untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari sanksi. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan Anda dapat menghitung PPh 21 dengan akurat dan tepat waktu.

banner bawah

Artikel Terkait

Scroll to Top