Panduan Menghitung PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap

PPH 21 /

Berikut adalah artikel yang Anda minta:

Dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pemahaman mendalam mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan merupakan aspek krusial. Ketidakakuratan dalam perhitungan pajak dapat berakibat fatal, baik bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Artikel ini akan memandu Anda melalui proses perhitungan PPh 21 untuk karyawan dengan tunjangan tetap dan tidak tetap, memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi sanksi.

Komponen Penghasilan yang Mempengaruhi PPh 21

Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami komponen-komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh 21. Secara umum, penghasilan yang dikenakan PPh 21 meliputi:

  • Gaji Pokok: Imbalan dasar yang diterima karyawan secara rutin.
  • Tunjangan Tetap: Tunjangan yang dibayarkan secara teratur bersamaan dengan gaji pokok, seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan tunjangan perumahan.
  • Tunjangan Tidak Tetap: Tunjangan yang dibayarkan tidak secara teratur, seperti bonus, insentif, dan uang lembur.
  • Premi Asuransi yang Dibayarkan Pemberi Kerja: Premi asuransi (kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) yang dibayarkan oleh perusahaan untuk karyawan.
  • Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Jika Ada): Fasilitas atau kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, seperti mobil dinas atau rumah dinas (dengan batasan tertentu).

Langkah-Langkah Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

  1. Menghitung Penghasilan Bruto: Jumlahkan seluruh komponen penghasilan yang diterima karyawan dalam satu bulan. Ini termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, premi asuransi yang dibayarkan perusahaan, dan nilai natura/kenikmatan (jika ada).

  2. Menghitung Pengurangan: Pengurangan terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun.

    • Biaya Jabatan: Dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batasan maksimal Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun.
    • Iuran Pensiun: Iuran yang dibayarkan karyawan ke dana pensiun yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

  3. Menghitung Penghasilan Neto Sebulan: Kurangkan total pengurangan (biaya jabatan + iuran pensiun) dari penghasilan bruto.

  4. Menghitung Penghasilan Neto Setahun: Kalikan penghasilan neto sebulan dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

  5. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP berbeda-beda, tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan. Informasi detail mengenai PTKP terbaru dapat ditemukan pada peraturan perpajakan yang berlaku.

  6. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Kurangkan PTKP dari penghasilan neto setahun. Jika hasilnya negatif, maka PKP dianggap nol.

  7. Menghitung PPh 21 Terutang Setahun: Hitung PPh 21 terutang setahun dengan menerapkan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan yang berlaku. Tarif pajak progresif saat ini adalah:

    • 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp 60.000.000
    • 15% untuk penghasilan di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000
    • 25% untuk penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
    • 30% untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
    • 35% untuk penghasilan di atas Rp 5.000.000.000

  8. Menghitung PPh 21 Terutang Sebulan: Bagi PPh 21 terutang setahun dengan 12. Hasilnya adalah PPh 21 yang harus dipotong dari gaji karyawan setiap bulan.

Contoh Kasus

Mari kita ilustrasikan dengan contoh kasus:

banner

Budi adalah seorang karyawan dengan gaji pokok Rp 8.000.000 per bulan, tunjangan tetap Rp 2.000.000 per bulan, dan menerima bonus triwulan sebesar Rp 5.000.000. Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000 per bulan dan berstatus menikah tanpa tanggungan (K/0).

  • Penghasilan Bruto Sebulan: Rp 8.000.000 + Rp 2.000.000 + (Rp 5.000.000 / 3) = Rp 11.666.667
  • Biaya Jabatan: 5% x Rp 11.666.667 = Rp 500.000 (maksimal)
  • Iuran Pensiun: Rp 100.000
  • Penghasilan Neto Sebulan: Rp 11.666.667 – Rp 500.000 – Rp 100.000 = Rp 11.066.667
  • Penghasilan Neto Setahun: Rp 11.066.667 x 12 = Rp 132.800.000
  • PTKP (K/0): Rp 58.500.000 (sesuai ketentuan terbaru)
  • PKP: Rp 132.800.000 – Rp 58.500.000 = Rp 74.300.000
  • PPh 21 Terutang Setahun: (5% x Rp 60.000.000) + (15% x Rp 14.300.000) = Rp 3.000.000 + Rp 2.145.000 = Rp 5.145.000
  • PPh 21 Terutang Sebulan: Rp 5.145.000 / 12 = Rp 428.750

Tips dan Pertimbangan Tambahan

  • Peraturan Perpajakan: Selalu perbarui pengetahuan Anda tentang peraturan perpajakan terbaru, karena seringkali ada perubahan yang signifikan.
  • Dokumentasi: Simpan semua dokumen terkait perhitungan PPh 21 dengan rapi, sebagai bukti jika ada pemeriksaan dari otoritas pajak.
  • Gunakan Software yang Tepat: Pertimbangkan untuk menggunakan software akuntansi atau aplikasi penggajian untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan dalam perhitungan PPh 21. Banyak sekali bertebaran diluar sana aplikasi penggajian yang menawarkan fitur-fitur yang terintegrasi. Untuk memilih yang terbaik, anda bisa mempertimbangkan aplikasi gaji terbaik yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Jangan ragu untuk bekerja sama dengan software house terbaik jika perusahaan Anda membutuhkan solusi yang lebih custom.
  • Konsultasi dengan Ahli: Jika Anda merasa kesulitan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk mendapatkan saran yang tepat.

Dengan memahami langkah-langkah dan tips di atas, Anda dapat menghitung PPh 21 karyawan dengan tunjangan tetap dan tidak tetap secara akurat dan efisien, sehingga terhindar dari masalah perpajakan di kemudian hari.

banner bawah

Artikel Terkait

Scroll to Top