Saat seorang karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri di tengah bulan, proses administrasi perusahaan tidak hanya berhenti pada pemberian surat keterangan kerja atau serah terima tugas. Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Perhitungan dan pelaporan PPh 21 untuk karyawan yang resign memerlukan ketelitian ekstra agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Artikel ini akan membahas langkah-langkah penting dalam menyesuaikan PPh 21 ketika karyawan mengundurkan diri di tengah bulan.
Memahami Ketentuan Dasar PPh 21
Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami dasar-dasar perhitungan PPh 21. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Perhitungan PPh 21 didasarkan pada penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh dalam satu tahun, setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan. Namun, ketika karyawan resign di tengah bulan, perhitungan menjadi sedikit berbeda.
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Karyawan Resign
Langkah pertama adalah menghitung PKP karyawan yang bersangkutan. Karena karyawan bekerja hanya sebagian bulan, penghasilan yang dihitung hanya penghasilan yang diterima hingga tanggal pengunduran diri. Komponen penghasilan yang perlu dipertimbangkan antara lain:
- Gaji Pokok: Proporsional sesuai jumlah hari kerja di bulan tersebut.
- Tunjangan Tetap: Proporsional sesuai jumlah hari kerja.
- Tunjangan Tidak Tetap: Dihitung penuh jika memang diberikan.
- Bonus atau Insentif: Jika ada, disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.
- Potongan-potongan: Seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh karyawan.
Setelah menjumlahkan semua komponen penghasilan bruto, kurangkan biaya jabatan (maksimum Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun) dan iuran pensiun (jika ada). Hasilnya adalah penghasilan neto sebulan.
Untuk mendapatkan PKP, penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan 12, kemudian dikurangi dengan PTKP. Besaran PTKP berbeda-beda tergantung status perkawinan dan jumlah tanggungan. Namun, perlu diingat bahwa perhitungan ini hanya untuk keperluan penghitungan PPh 21 saat karyawan resign.
Menghitung PPh 21 Terutang
Setelah mendapatkan PKP, hitung PPh 21 terutang setahun berdasarkan tarif pajak progresif yang berlaku. Kemudian, hitung PPh 21 sebulan dengan membagi PPh 21 terutang setahun dengan 12. PPh 21 yang harus dipotong dari gaji karyawan adalah PPh 21 sebulan tersebut.
Penyesuaian PPh 21 pada Masa Pajak Terakhir
Pada masa pajak terakhir karyawan bekerja, perlu dilakukan penyesuaian PPh 21. Bandingkan total PPh 21 yang telah dipotong dari gaji karyawan selama ia bekerja dengan total PPh 21 yang seharusnya dipotong berdasarkan perhitungan final. Jika terdapat selisih, perusahaan harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh 21.
- Jika PPh 21 Kurang Dipotong: Perusahaan harus menyetor kekurangan tersebut ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh 21 pembetulan.
- Jika PPh 21 Lebih Dipotong: Kelebihan pemotongan dapat dikembalikan kepada karyawan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.
Pelaporan dan Administrasi yang Tepat
Pastikan untuk mendokumentasikan seluruh proses perhitungan dan penyesuaian PPh 21 dengan rapi. Simpan bukti-bukti seperti slip gaji, surat pengunduran diri, dan perhitungan PPh 21 sebagai dasar audit.
Gunakan sistem penggajian atau aplikasi penggajian yang terintegrasi untuk memudahkan perhitungan dan pelaporan PPh 21 secara akurat. Dengan bantuan teknologi, kesalahan perhitungan dapat diminimalisir dan proses administrasi menjadi lebih efisien. Anda juga bisa menggunakan jasa dari software house terbaik yang memiliki pengalaman dalam pengembangan aplikasi penggajian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Pentingnya Konsultasi dengan Ahli Pajak
Mengingat kompleksitas peraturan perpajakan, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak jika Anda merasa kesulitan dalam menyesuaikan PPh 21 karyawan yang resign. Ahli pajak dapat memberikan panduan yang tepat dan membantu perusahaan mematuhi seluruh kewajiban perpajakan.
Dengan memahami langkah-langkah dan ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat menyesuaikan PPh 21 karyawan yang resign dengan tepat dan menghindari potensi sanksi dari otoritas pajak. Ketelitian dan kehati-hatian dalam proses ini sangat penting untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.
