Di era modern ini, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja diatur secara komprehensif oleh hukum ketenagakerjaan. Hukum ini hadir untuk menyeimbangkan kekuatan antara kedua belah pihak, memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak karyawan adalah kunci bagi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Artikel ini akan mengupas tuntas hak-hak […]

Regulasi jam kerja dan lembur merupakan aspek krusial dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga produktivitas perusahaan. Di Indonesia, aturan mengenai jam kerja dan lembur diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) beserta peraturan pelaksanaannya. Pemahaman yang baik terhadap regulasi ini penting bagi pengusaha maupun

Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah payung hukum yang melindungi hak dan mengatur kewajiban pekerja di Indonesia. Pemahaman yang baik mengenai undang-undang ini sangat penting bagi karyawan maupun perusahaan, untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Artikel ini akan mengulas hak dan kewajiban karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif. Hak-Hak Karyawan yang Dilindungi

Berikut adalah artikel, keywords, dan description yang Anda minta: Pelanggaran kontrak kerja merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Dalam dunia kerja, kontrak kerja menjadi landasan hukum yang mengikat, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati, maka konsekuensi hukum

Berikut adalah artikel yang Anda minta: Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur secara komprehensif berbagai aspek hubungan kerja, termasuk di dalamnya mengenai jam kerja dan kerja lembur. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi hak-hak pekerja serta memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Pemahaman yang baik mengenai dasar hukum jam kerja lembur sangat penting bagi kedua belah pihak agar

Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) merupakan momok menakutkan bagi setiap pekerja. Lebih menakutkan lagi jika PHK tersebut dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Dalam dunia ketenagakerjaan, PHK sepihak merupakan tindakan yang dilarang dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan. Artikel ini akan membahas lebih lanjut

Berikut adalah artikel yang Anda minta: Setiap perusahaan di Indonesia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban ini bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah amanat undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja. Sayangnya, masih banyak perusahaan

Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan bukanlah sekadar formalitas. Lebih dari itu, ini adalah amanat undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya. Implementasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi krusial mengingat risiko-risiko yang mungkin dihadapi pekerja, mulai dari kecelakaan kerja, sakit, hingga kematian. Landasan Hukum BPJS Ketenagakerjaan Dasar hukum yang

Meningkatnya kesadaran pekerja akan hak-hak mereka berbanding lurus dengan sorotan terhadap praktik-praktik ketenagakerjaan yang kurang baik di berbagai perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Tahun 2003, beserta peraturan turunannya, menjadi payung hukum yang melindungi hak-hak pekerja dan mengatur kewajiban pengusaha. Namun, ironisnya, pelanggaran terhadap UUK ini masih kerap terjadi, menimbulkan kerugian bagi pekerja dan berpotensi

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan sebuah realitas yang tak terhindarkan dalam dinamika dunia kerja. Walaupun perusahaan memiliki hak untuk mengatur kelangsungan bisnisnya, hak tersebut tidak boleh diimplementasikan secara sewenang-wenang, terutama dalam hal PHK. PHK sepihak, khususnya, menjadi isu sensitif karena berpotensi merugikan pekerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanggung jawab hukum yang diemban perusahaan