Berikut adalah artikel yang Anda minta: Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur secara komprehensif berbagai aspek hubungan kerja, termasuk di dalamnya mengenai jam kerja dan kerja lembur. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi hak-hak pekerja serta memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Pemahaman yang baik mengenai dasar hukum jam kerja lembur sangat penting bagi kedua belah pihak agar […]

Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) merupakan momok menakutkan bagi setiap pekerja. Lebih menakutkan lagi jika PHK tersebut dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Dalam dunia ketenagakerjaan, PHK sepihak merupakan tindakan yang dilarang dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan. Artikel ini akan membahas lebih lanjut

Berikut adalah artikel yang Anda minta: Setiap perusahaan di Indonesia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban ini bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah amanat undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja. Sayangnya, masih banyak perusahaan

Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan bukanlah sekadar formalitas. Lebih dari itu, ini adalah amanat undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya. Implementasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi krusial mengingat risiko-risiko yang mungkin dihadapi pekerja, mulai dari kecelakaan kerja, sakit, hingga kematian. Landasan Hukum BPJS Ketenagakerjaan Dasar hukum yang

Meningkatnya kesadaran pekerja akan hak-hak mereka berbanding lurus dengan sorotan terhadap praktik-praktik ketenagakerjaan yang kurang baik di berbagai perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Tahun 2003, beserta peraturan turunannya, menjadi payung hukum yang melindungi hak-hak pekerja dan mengatur kewajiban pengusaha. Namun, ironisnya, pelanggaran terhadap UUK ini masih kerap terjadi, menimbulkan kerugian bagi pekerja dan berpotensi

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan sebuah realitas yang tak terhindarkan dalam dinamika dunia kerja. Walaupun perusahaan memiliki hak untuk mengatur kelangsungan bisnisnya, hak tersebut tidak boleh diimplementasikan secara sewenang-wenang, terutama dalam hal PHK. PHK sepihak, khususnya, menjadi isu sensitif karena berpotensi merugikan pekerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanggung jawab hukum yang diemban perusahaan

Sanksi hukum atas kecelakaan kerja dan kewajiban perusahaan merupakan isu krusial dalam dunia ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pekerja, baik secara fisik maupun psikologis, tetapi juga dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai sanksi hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian dalam pencegahan kecelakaan kerja, serta

Pembayaran gaji adalah hak mendasar bagi setiap pekerja. Keterlambatan pembayaran gaji, apalagi jika dilakukan secara sengaja, bukan hanya merugikan pekerja secara finansial, tetapi juga berdampak besar pada kesejahteraan hidup mereka. Pemerintah Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar gaji tepat waktu dan konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut dilanggar. Artikel ini akan membahas

Dalam dunia bisnis yang dinamis dan terus berkembang, kepatuhan terhadap regulasi hukum menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dan reputasi perusahaan. Salah satu aspek krusial dalam kepatuhan ini adalah penyediaan kontrak tertulis bagi karyawan. Kontrak tertulis bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang melindungi hak dan kewajiban baik perusahaan maupun karyawan. Lalai dalam menyediakan

Kewajiban perusahaan terhadap pekerja perempuan hamil adalah aspek krusial dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja, khususnya dalam masa yang rentan ini. Perlindungan ini bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanat undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Hak-Hak Pekerja Perempuan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta