Aturan hukum mengenai kewajiban pembayaran lembur karyawan merupakan aspek krusial dalam menjamin hak-hak pekerja di Indonesia. Memahami regulasi ini penting bagi baik pemberi kerja maupun karyawan, demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran lembur dapat berimplikasi hukum yang serius bagi perusahaan. Definisi dan Dasar Hukum Lembur Lembur didefinisikan sebagai […]

Berikut adalah artikel, keywords, dan description yang Anda minta: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan situasi yang tidak diinginkan baik bagi pekerja maupun perusahaan. Namun, dalam kondisi tertentu, PHK menjadi langkah yang tak terhindarkan, salah satunya karena alasan efisiensi. Hukum di Indonesia mengatur secara ketat mengenai PHK, termasuk PHK karena efisiensi, untuk melindungi hak-hak pekerja. Artikel

Indonesia memiliki regulasi yang ketat terkait jam kerja dan lembur, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans). Memahami aturan-aturan ini penting bagi perusahaan dan pekerja untuk

Di era globalisasi dan dinamika dunia kerja yang terus berkembang, praktik alih daya atau outsourcing menjadi semakin umum di berbagai sektor industri. Perusahaan menggunakan jasa outsourcing untuk berbagai alasan, mulai dari efisiensi biaya, fokus pada kompetensi inti, hingga fleksibilitas operasional. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, terdapat isu krusial terkait perlindungan hak-hak pekerja outsourcing. Perlindungan

Perlindungan tenaga kerja kontrak, atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), merupakan isu krusial dalam dinamika hubungan industrial di Indonesia. Fluktuasi kebutuhan pasar dan fleksibilitas yang ditawarkan, menjadikan PKWT sebagai pilihan populer bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi proyek jangka pendek atau peningkatan permintaan musiman. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan potensi kerentanan

Hak pesangon merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja yang diatur secara hukum di Indonesia. Memahami aturan hukum mengenai hak pesangon karyawan adalah krusial, baik bagi pemberi kerja maupun pekerja. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan Hukum Pesangon di Indonesia

Aturan hukum tentang kewajiban perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan aspek krusial dalam hubungan industrial di Indonesia. THR bukan hanya sekadar tradisi menjelang hari raya keagamaan, tetapi juga hak normatif pekerja yang dijamin oleh undang-undang. Pemahaman mendalam mengenai regulasi ini penting bagi pengusaha dan pekerja agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara optimal. Artikel

Aturan hukum yang mengatur hak cuti tahunan karyawan merupakan aspek krusial dalam hubungan kerja. Memahami ketentuan ini penting baik bagi pemberi kerja maupun pekerja untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Cuti tahunan bukan sekadar libur, melainkan hak dasar yang dilindungi undang-undang, bertujuan memberikan waktu istirahat yang cukup bagi pekerja agar dapat memulihkan tenaga

Mari kita bedah aturan hukum yang mengatur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. PHK merupakan isu sensitif yang melibatkan hak dan kewajiban baik bagi pengusaha maupun pekerja. Memahami landasan hukumnya adalah krusial untuk memastikan proses PHK berjalan sesuai koridor yang berlaku. Dasar Hukum PHK di Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan

Aturan jam kerja dan istirahat karyawan merupakan aspek krusial dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, menjadi landasan utama yang mengatur hal ini. Ketentuan Umum Jam Kerja Secara umum, Undang-Undang