Di era globalisasi dan dinamika dunia kerja yang terus berkembang, praktik alih daya atau outsourcing menjadi semakin umum di berbagai sektor industri. Perusahaan menggunakan jasa outsourcing untuk berbagai alasan, mulai dari efisiensi biaya, fokus pada kompetensi inti, hingga fleksibilitas operasional. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, terdapat isu krusial terkait perlindungan hak-hak pekerja outsourcing. Perlindungan […]

Perlindungan tenaga kerja kontrak, atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), merupakan isu krusial dalam dinamika hubungan industrial di Indonesia. Fluktuasi kebutuhan pasar dan fleksibilitas yang ditawarkan, menjadikan PKWT sebagai pilihan populer bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi proyek jangka pendek atau peningkatan permintaan musiman. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan potensi kerentanan

Hak pesangon merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja yang diatur secara hukum di Indonesia. Memahami aturan hukum mengenai hak pesangon karyawan adalah krusial, baik bagi pemberi kerja maupun pekerja. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan Hukum Pesangon di Indonesia

Aturan hukum tentang kewajiban perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan aspek krusial dalam hubungan industrial di Indonesia. THR bukan hanya sekadar tradisi menjelang hari raya keagamaan, tetapi juga hak normatif pekerja yang dijamin oleh undang-undang. Pemahaman mendalam mengenai regulasi ini penting bagi pengusaha dan pekerja agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara optimal. Artikel

Aturan hukum yang mengatur hak cuti tahunan karyawan merupakan aspek krusial dalam hubungan kerja. Memahami ketentuan ini penting baik bagi pemberi kerja maupun pekerja untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Cuti tahunan bukan sekadar libur, melainkan hak dasar yang dilindungi undang-undang, bertujuan memberikan waktu istirahat yang cukup bagi pekerja agar dapat memulihkan tenaga

Mari kita bedah aturan hukum yang mengatur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. PHK merupakan isu sensitif yang melibatkan hak dan kewajiban baik bagi pengusaha maupun pekerja. Memahami landasan hukumnya adalah krusial untuk memastikan proses PHK berjalan sesuai koridor yang berlaku. Dasar Hukum PHK di Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan

Aturan jam kerja dan istirahat karyawan merupakan aspek krusial dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, menjadi landasan utama yang mengatur hal ini. Ketentuan Umum Jam Kerja Secara umum, Undang-Undang

Dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia, upah minimum memegang peranan krusial sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja. Upah minimum bukan sekadar angka nominal, melainkan cerminan dari kondisi ekonomi makro, biaya hidup, dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengaturnya menjadi esensial bagi pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut adalah artikel, keywords, dan deskripsi yang Anda minta: UU Ketenagakerjaan di Indonesia secara komprehensif mengatur berbagai aspek hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Salah satu aspek penting yang diatur adalah mengenai kerja lembur dan upah tambahan. Memahami ketentuan ini sangat krusial bagi kedua belah pihak untuk memastikan hak dan kewajiban terpenuhi. Definisi Lembur Menurut

Dalam dinamika dunia kerja modern, Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) memegang peranan krusial. Pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum yang melandasinya menjadi esensial, baik bagi pengusaha maupun pekerja. Artikel ini akan mengupas tuntas landasan yuridis PKWT di Indonesia, memastikan kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha