Sebagai badan usaha yang legal di Indonesia, pengelolaan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan kewajiban mutlak. Kesalahan perhitungan iuran tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga berdampak buruk pada citra perusahaan di mata karyawan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai cara mengelola iuran BPJS Ketenagakerjaan secara akurat dan efisien menjadi sangat […]

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia. Keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah wajib bagi setiap perusahaan dan karyawan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bagi karyawan baru, pemahaman mengenai ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting agar hak-haknya terlindungi sejak awal bekerja.

Mari kita bahas bagaimana cara menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan ketika terjadi perubahan status kerja. Pemahaman ini penting, baik bagi pekerja maupun perusahaan, agar kewajiban iuran tetap terpenuhi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan tetap optimal. Perubahan status kerja bisa berupa kenaikan gaji, penurunan gaji, promosi jabatan, demosi jabatan, atau bahkan perubahan status dari karyawan tetap menjadi karyawan

Mekanisme pelaporan perubahan gaji kepada BPJS Ketenagakerjaan merupakan aspek krusial dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Kesalahan pelaporan tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga dapat merugikan karyawan terkait dengan manfaat yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai prosedur dan tata cara pelaporan yang benar sangatlah penting bagi setiap

Berikut adalah artikel, keywords, dan deskripsi yang Anda minta: Mengenal seluk beluk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi krusial, terutama bagi perusahaan yang sering menggunakan tenaga kerja proyek. Perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan proyek sedikit berbeda dengan karyawan tetap, dan pemahaman yang mendalam mengenai hal ini penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan kesejahteraan

Memahami perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal krusial, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi karyawan, termasuk mereka yang bekerja paruh waktu atau part-time. Meskipun jam kerjanya berbeda dengan karyawan full-time, hak mereka untuk mendapatkan jaminan sosial tetap dilindungi oleh undang-undang. Lalu, bagaimana cara menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan paruh waktu? Artikel ini akan

Mari kita bahas bagaimana cara menentukan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang wajib dibayarkan bagi karyawan harian. Pemahaman yang tepat mengenai hal ini penting, baik bagi pengusaha maupun karyawan, agar hak dan kewajiban terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terhadap risiko-risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja,

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia. Manfaat yang diberikan beragam, mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Pensiun (JP). Ketika seorang karyawan mengalami kejadian yang memenuhi syarat untuk klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan, penting untuk mengetahui alur yang benar agar

Sebagai badan usaha yang beroperasi di Indonesia, perusahaan memiliki peran krusial dalam menjaga kesejahteraan para pekerja. Salah satu wujudnya adalah melalui partisipasi aktif dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Hal ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Namun, di balik kewajiban tersebut, terdapat pula hak-hak yang perlu

Berikut adalah artikel yang Anda minta: Jaminan Kematian (JKM) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Manfaat ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam hal finansial. Memahami cara menghitung manfaat JKM sangat penting agar