Mari kita bahas bagaimana cara menentukan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang wajib dibayarkan bagi karyawan harian. Pemahaman yang tepat mengenai hal ini penting, baik bagi pengusaha maupun karyawan, agar hak dan kewajiban terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terhadap risiko-risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja, […]

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia. Manfaat yang diberikan beragam, mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Pensiun (JP). Ketika seorang karyawan mengalami kejadian yang memenuhi syarat untuk klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan, penting untuk mengetahui alur yang benar agar

Sebagai badan usaha yang beroperasi di Indonesia, perusahaan memiliki peran krusial dalam menjaga kesejahteraan para pekerja. Salah satu wujudnya adalah melalui partisipasi aktif dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Hal ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Namun, di balik kewajiban tersebut, terdapat pula hak-hak yang perlu

Berikut adalah artikel yang Anda minta: Jaminan Kematian (JKM) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Manfaat ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam hal finansial. Memahami cara menghitung manfaat JKM sangat penting agar

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terhadap risiko sosial ekonomi tertentu, seperti kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Oleh karena itu, setiap perusahaan di Indonesia wajib mendaftarkan diri dan tenaga kerjanya sebagai peserta