Saat seorang karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri di tengah bulan, proses administrasi perusahaan tidak hanya berhenti pada pemberian surat keterangan kerja atau serah terima tugas. Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Perhitungan dan pelaporan PPh 21 untuk karyawan yang resign memerlukan ketelitian ekstra agar sesuai dengan […]

Berikut adalah artikel yang Anda minta: Salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan adalah pemahaman dan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Perhitungan PPh 21 menjadi

PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, termasuk karyawan. Pemahaman yang komprehensif mengenai PPh 21 sangat penting, baik bagi karyawan maupun perusahaan, terutama dalam hal perhitungan dan pelaporan. Artikel ini akan membahas secara khusus mengenai PPh 21 untuk karyawan paruh waktu, meliputi perhitungan dan

Perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, dalam praktiknya, mekanisme penanggung jawab PPh 21 ini bisa berbeda, ada yang ditanggung oleh perusahaan, dan ada pula yang dibebankan kepada karyawan. Perbedaan mendasar dalam mekanisme ini membawa implikasi

Pemberian bonus kepada karyawan merupakan salah satu bentuk apresiasi perusahaan atas kinerja yang baik. Bonus ini, di sisi lain, juga menjadi daya tarik bagi karyawan untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Namun, pemberian bonus ini juga membawa konsekuensi perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Perhitungan PPh 21 atas bonus berbeda dengan perhitungan PPh 21 atas

Sebagai seorang profesional HR, mengelola administrasi karyawan adalah tugas pokok yang tidak bisa diabaikan. Salah satu aspek krusial dalam administrasi tersebut adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Bagi karyawan baru, pemahaman mengenai PPh 21 mungkin masih minim, sehingga HR memiliki peran penting untuk memberikan panduan yang jelas dan akurat. Memahami Dasar Hukum dan

Kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Ketidakakuratan dalam perhitungan ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan akibat sanksi dan denda dari otoritas pajak, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan karyawan terhadap sistem penggajian. Untuk itu, pemahaman mendalam mengenai kesalahan-kesalahan umum

PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pemotongan PPh 21 adalah kewajiban bagi pemberi kerja, dan ini juga berlaku ketika seorang karyawan mengundurkan diri atau resign. Memahami kapan dan

Baik, ini artikel yang Anda minta: PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang cukup familiar bagi para pekerja di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam perkembangannya, terdapat skema PPh 21 yang

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pengelolaan PPh 21 menjadi aspek penting dalam administrasi keuangan perusahaan, terutama karena melibatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Kompleksitas