Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), atau lebih dikenal dengan istilah karyawan kontrak, merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang umum dijumpai di dunia bisnis. Meski memiliki jangka waktu terbatas, hak-hak karyawan kontrak tetap dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas upah. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan hukum pembayaran upah bagi karyawan kontrak penting bagi pemberi kerja dan pekerja, untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
Upah, secara umum, didefinisikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Komponen Upah Karyawan Kontrak
Komponen upah karyawan kontrak pada dasarnya sama dengan karyawan tetap. Upah dapat terdiri dari:
- Upah Pokok: Merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan tingkatan atau jenis pekerjaan yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- Tunjangan Tetap: Pembayaran kepada pekerja secara teratur yang tidak berkaitan dengan kehadiran atau pencapaian kinerja tertentu. Contohnya, tunjangan perumahan atau tunjangan transportasi.
- Tunjangan Tidak Tetap: Pembayaran yang diberikan secara tidak teratur dan berkaitan langsung dengan kehadiran atau pencapaian kinerja tertentu. Contohnya, tunjangan makan atau tunjangan kehadiran.
Selain komponen di atas, karyawan kontrak juga berhak atas upah lembur jika bekerja melebihi waktu kerja yang ditetapkan. Perhitungan upah lembur juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Pembayaran Upah
Pembayaran upah bagi karyawan kontrak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja terkait upah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan: PP ini mengatur lebih detail mengenai pengupahan, termasuk struktur dan skala upah, upah minimum, serta mekanisme pembayaran upah.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan: Beberapa peraturan menteri juga mengatur aspek spesifik terkait pengupahan, seperti perhitungan upah lembur atau upah minimum.
Waktu dan Cara Pembayaran Upah
Pembayaran upah kepada karyawan kontrak wajib dilakukan secara teratur, biasanya setiap bulan. Waktu pembayaran upah juga harus disepakati dalam perjanjian kerja. Keterlambatan pembayaran upah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Cara pembayaran upah umumnya dilakukan melalui transfer bank ke rekening karyawan. Namun, pembayaran secara tunai juga diperbolehkan, asalkan ada persetujuan dari karyawan dan bukti pembayaran yang sah. Saat ini banyak perusahaan menggunakan aplikasi gaji terbaik untuk mempermudah proses penggajian dan memastikan ketepatan waktu pembayaran.
Upah Minimum Bagi Karyawan Kontrak
Karyawan kontrak juga berhak atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Upah minimum merupakan standar upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Besaran upah minimum berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak.
Hak Karyawan Kontrak yang Di-PHK Sebelum Masa Kontrak Berakhir
Apabila karyawan kontrak di-PHK sebelum masa kontrak berakhir, ia berhak atas kompensasi. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan sisa masa kontrak yang belum dijalani. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak karyawan yang dirugikan akibat pemutusan hubungan kerja sebelum waktunya. Perusahaan perlu memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengelola data karyawan dan memastikan perhitungan kompensasi yang akurat. Banyak software house terbaik yang menawarkan solusi untuk kebutuhan ini.
Sanksi Pelanggaran Ketentuan Upah
Pemberi kerja yang melanggar ketentuan mengenai pembayaran upah dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi pidana dapat berupa denda atau kurungan.
Pentingnya Perjanjian Kerja yang Jelas
Untuk menghindari sengketa terkait upah, penting bagi pemberi kerja dan karyawan kontrak untuk membuat perjanjian kerja yang jelas dan rinci. Perjanjian kerja harus mencantumkan besaran upah, komponen upah, waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian kerja yang jelas, hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi.
Memahami ketentuan hukum mengenai pembayaran upah bagi karyawan kontrak sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari potensi sengketa dan menjaga reputasi baik di mata karyawan. Karyawan pun dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada peningkatan kinerja, karena hak-hak mereka dilindungi oleh hukum.
