Berikut adalah artikel, keywords, dan description sesuai permintaan Anda:
Mengenai keterlambatan masuk kerja, sebagian besar perusahaan menerapkan aturan dan sanksi yang jelas, salah satunya adalah pemotongan gaji. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kedisiplinan dan memastikan operasional perusahaan berjalan lancar sesuai jadwal. Namun, pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, prosedur, dan batasan pemotongan gaji karena keterlambatan sangat penting bagi karyawan maupun pihak manajemen. Artikel ini akan mengupas tuntas berbagai aspek terkait potongan gaji akibat keterlambatan, sehingga Anda dapat memahami hak dan kewajiban secara lebih baik.
Table of Contents
Dasar Hukum Pemotongan Gaji
Dasar hukum yang mengatur pemotongan gaji di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Pasal 56 ayat (1) secara umum mengatur bahwa pengusaha hanya diperbolehkan melakukan pemotongan gaji pekerja berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB). Artinya, pemotongan gaji karena keterlambatan harus diatur secara jelas dan transparan dalam salah satu dari ketiga dokumen tersebut.
Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga memberikan pedoman mengenai pengupahan dan pemotongan upah. Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang keterlambatan, PP ini menekankan pentingnya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja terkait pemotongan upah.
Oleh karena itu, sebelum perusahaan menerapkan pemotongan gaji karena keterlambatan, pastikan ada dasar hukum yang kuat dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. Karyawan berhak mengetahui dan memahami aturan ini sebelum menandatangani perjanjian kerja.
Prosedur Pemotongan Gaji yang Sah
Agar pemotongan gaji karena keterlambatan sah secara hukum, perusahaan harus mengikuti prosedur yang benar. Prosedur ini umumnya meliputi:
-
Pencatatan Keterlambatan: Perusahaan harus memiliki sistem pencatatan kehadiran yang akurat dan transparan, misalnya menggunakan sistem absensi digital. Data keterlambatan harus terdokumentasi dengan baik.
-
Pemberitahuan: Karyawan yang terlambat sebaiknya diberi pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.
-
Sosialisasi Kebijakan: Kebijakan pemotongan gaji karena keterlambatan harus disosialisasikan secara jelas kepada seluruh karyawan. Karyawan harus memahami besaran potongan dan mekanisme perhitungannya.
-
Dokumentasi: Setiap pemotongan gaji harus didokumentasikan dengan baik, termasuk alasan pemotongan, tanggal keterlambatan, dan besaran potongan.
-
Pemberian Bukti Potongan: Karyawan berhak menerima bukti potongan gaji yang jelas dan detail.
Jika perusahaan tidak mengikuti prosedur yang benar, pemotongan gaji dapat dianggap tidak sah dan melanggar hak-hak pekerja. Dalam hal ini, pekerja berhak mengajukan keberatan atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang.
Batasan Pemotongan Gaji
Meskipun perusahaan berhak memotong gaji karena keterlambatan, terdapat batasan yang perlu diperhatikan. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya mengatur bahwa total pemotongan gaji tidak boleh melebihi 50% dari gaji pokok dan tunjangan tetap pekerja. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja agar tetap memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Selain itu, perusahaan juga tidak boleh melakukan pemotongan gaji secara sewenang-wenang. Pemotongan harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat keterlambatan. Misalnya, keterlambatan beberapa menit mungkin tidak memerlukan pemotongan gaji yang signifikan, tetapi keterlambatan berjam-jam atau berulang kali dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.
Alternatif Selain Pemotongan Gaji
Meskipun pemotongan gaji seringkali menjadi pilihan utama, perusahaan juga dapat mempertimbangkan alternatif lain untuk mengatasi masalah keterlambatan, misalnya:
-
Peringatan Lisan atau Tertulis: Memberikan peringatan secara lisan atau tertulis kepada karyawan yang terlambat.
-
Konseling: Melakukan konseling untuk mencari tahu penyebab keterlambatan dan membantu karyawan mengatasi masalahnya.
-
Pelatihan Kedisiplinan: Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya kedisiplinan.
-
Sistem Reward: Memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki tingkat kehadiran yang baik.
Dengan menerapkan pendekatan yang lebih humanis, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan memotivasi karyawan untuk lebih disiplin.
Pentingnya Sistem Penggajian yang Efisien
Untuk memastikan perhitungan dan pemotongan gaji dilakukan secara akurat dan efisien, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti aplikasi penggajian dari ProgramGaji. Sistem ini dapat mengotomatiskan proses penggajian, termasuk perhitungan pemotongan karena keterlambatan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan menghemat waktu. Memilih software house terbaik seperti Phisoft untuk implementasi sistem juga sangat krusial agar proses berjalan lancar.
Memahami aturan dan prosedur yang berlaku terkait pemotongan gaji karena keterlambatan sangat penting bagi karyawan dan perusahaan. Dengan menerapkan aturan yang jelas, transparan, dan adil, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan produktif, sekaligus melindungi hak-hak pekerja.
