Berikut adalah artikel, keywords, dan deskripsi yang Anda minta:
Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan kewajiban yang harus dipahami, baik oleh karyawan maupun perusahaan. Penghitungan yang tepat akan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar serta menghindari potensi sanksi di kemudian hari. Artikel ini akan memberikan panduan langkah demi langkah mengenai cara menghitung PPh 21 untuk karyawan dengan kondisi tersebut.
Table of Contents
Memahami PTKP dan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Langkah pertama dalam menghitung PPh 21 adalah memahami konsep PTKP. PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP ini diatur oleh pemerintah dan dapat berubah sewaktu-waktu. PTKP mempertimbangkan status perkawinan dan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak. Informasi mengenai besaran PTKP terbaru dapat ditemukan pada peraturan perpajakan yang berlaku.
Setelah memahami PTKP, selanjutnya adalah menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan, seperti biaya jabatan, iuran pensiun (jika ada), dan PTKP.
Komponen Penghasilan Bruto
Penghasilan bruto mencakup seluruh penghasilan yang diterima karyawan dalam periode tertentu (biasanya sebulan). Komponen penghasilan bruto meliputi:
- Gaji pokok
- Tunjangan (transportasi, makan, dan lain-lain)
- Bonus
- Uang lembur
- Premi asuransi yang dibayarkan perusahaan untuk karyawan (jika ada)
- Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pajak (jika ada)
Pastikan untuk mencatat seluruh komponen penghasilan bruto dengan akurat karena akan menjadi dasar perhitungan PPh 21.
Menghitung PKP (Penghasilan Kena Pajak)
Setelah menghitung penghasilan bruto, langkah selanjutnya adalah menghitung PKP. Rumusnya adalah:
PKP = Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun (jika ada) – PTKP
Biaya Jabatan dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batasan maksimal yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Iuran Pensiun adalah iuran yang dibayarkan oleh karyawan ke dana pensiun yang disahkan oleh pemerintah.
Tarif PPh 21 yang Berlaku
Setelah mendapatkan PKP, selanjutnya adalah menerapkan tarif PPh 21 yang berlaku. Tarif PPh 21 menggunakan sistem tarif progresif, artinya semakin tinggi PKP, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Berikut adalah lapisan tarif PPh 21 yang berlaku (sesuai dengan UU HPP):
- 0% untuk PKP sampai dengan Rp 60.000.000
- 15% untuk PKP di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000
- 25% untuk PKP di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
- 30% untuk PKP di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
- 35% untuk PKP di atas Rp 5.000.000.000
Contoh Perhitungan PPh 21
Mari kita ambil contoh seorang karyawan bernama Budi, dengan status menikah dan memiliki 1 anak. Budi menerima gaji pokok Rp 10.000.000 per bulan, tunjangan transportasi Rp 1.000.000 per bulan, dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000 per bulan. PTKP untuk Budi adalah Rp 67.500.000 per tahun (sesuai ketentuan terbaru).
- Penghasilan Bruto Bulanan: Rp 10.000.000 + Rp 1.000.000 = Rp 11.000.000
- Biaya Jabatan Bulanan: 5% x Rp 11.000.000 = Rp 550.000 (Karena dibawah batasan, maka dipakai Rp 550.000)
- PKP Setahun: (Rp 11.000.000 x 12) – (Rp 550.000 x 12) – (Rp 200.000 x 12) – Rp 67.500.000 = Rp 41.100.000
- PPh 21 Setahun: 0% x Rp 41.100.000 = Rp 0
- PPh 21 Sebulan: Rp 0 / 12 = Rp 0
Dalam kasus ini, karena PKP Budi masih di bawah Rp 60.000.000, maka PPh 21 yang terutang adalah Rp 0.
Pentingnya Penggunaan Aplikasi dan Software
Proses perhitungan PPh 21, terutama jika perusahaan memiliki banyak karyawan dengan berbagai status dan komponen penghasilan yang kompleks, dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Untuk mempermudah proses ini, perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi gaji terbaik yang secara otomatis menghitung PPh 21 berdasarkan data yang diinput. Selain itu, penggunaan software house terbaik yang menyediakan layanan konsultasi dan implementasi sistem penggajian terintegrasi juga dapat menjadi solusi yang efektif.
Dengan memahami panduan ini dan memanfaatkan teknologi yang tepat, perusahaan dan karyawan dapat memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akurat dan efisien.
artikel_disini
