Potongan Gaji: Jenis-Jenis dan Batasan yang Diperbolehkan Hukum

Potongan gaji merupakan hal yang umum terjadi dalam dunia kerja. Namun, penting bagi pekerja dan perusahaan untuk memahami jenis-jenis potongan gaji yang diperbolehkan serta batasan-batasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan perusahaan beroperasi secara legal.

Jenis-Jenis Potongan Gaji yang Diperbolehkan

Secara umum, potongan gaji yang diperbolehkan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:

• Potongan Wajib: Ini adalah potongan yang secara hukum diwajibkan dan harus dilakukan oleh perusahaan. Contohnya meliputi:

  • Pajak Penghasilan (PPh 21): Merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Perusahaan bertindak sebagai pemotong dan penyetor pajak ke negara.
  • Iuran Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan): Iuran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. Besaran iuran dan persentase yang ditanggung oleh pekerja dan perusahaan telah diatur secara jelas.

• Potongan Berdasarkan Perjanjian: Potongan ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Contohnya meliputi:

  • Cicilan Pinjaman Koperasi: Jika pekerja memiliki pinjaman di koperasi perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan pemotongan gaji untuk membayar cicilan tersebut. Tentunya, hal ini harus didasarkan pada perjanjian yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.
  • Iuran Organisasi Pekerja/Serikat Pekerja: Jika pekerja menjadi anggota organisasi pekerja atau serikat pekerja, maka perusahaan dapat melakukan pemotongan gaji untuk membayar iuran keanggotaan. Hal ini juga harus didasarkan pada persetujuan tertulis dari pekerja.
  • Potongan untuk Penggantian Kerugian: Jika pekerja melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan pemotongan gaji untuk mengganti kerugian tersebut. Namun, hal ini harus dibuktikan secara jelas dan adil, serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

• Potongan Lainnya: Beberapa jenis potongan gaji lainnya yang mungkin terjadi, antara lain:

  • Denda: Denda dapat dikenakan kepada pekerja yang melanggar peraturan perusahaan. Namun, besaran denda dan alasan pengenaannya harus jelas dan tertuang dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
  • Uang Muka Gaji: Jika pekerja mengambil uang muka gaji, maka perusahaan akan melakukan pemotongan gaji pada periode berikutnya untuk melunasi uang muka tersebut.

Batasan Potongan Gaji yang Diperbolehkan Hukum

Meskipun potongan gaji diperbolehkan dalam beberapa kondisi, terdapat batasan-batasan yang diatur oleh hukum untuk melindungi hak-hak pekerja. Beberapa batasan tersebut antara lain:

• Tidak Boleh Melebihi 50% dari Gaji: Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa total potongan gaji, termasuk potongan wajib dan potongan berdasarkan perjanjian, tidak boleh melebihi 50% dari gaji pokok dan tunjangan tetap pekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan pekerja tetap memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
• Harus Ada Persetujuan Tertulis: Untuk potongan gaji yang tidak termasuk dalam kategori potongan wajib, perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pekerja sebelum melakukan pemotongan. Persetujuan ini harus menjelaskan secara rinci jenis potongan, besaran potongan, dan alasan pemotongan.
• Tidak Boleh Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan: Potongan gaji tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, perusahaan tidak boleh melakukan potongan gaji yang diskriminatif atau melanggar hak-hak dasar pekerja.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Perusahaan harus transparan dan akuntabel dalam melakukan potongan gaji. Pekerja berhak untuk mengetahui secara rinci mengenai potongan gaji yang dilakukan dan memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa ada ketidaksesuaian.

Penting bagi perusahaan untuk menggunakan sistem payroll yang terintegrasi dan akurat agar pengelolaan gaji dan potongan gaji dapat dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertimbangkan untuk menggunakan aplikasi gaji terbaik yang dapat membantu mengotomatiskan proses penggajian dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan dalam pengembangan sistem payroll yang disesuaikan dengan kebutuhan, Anda dapat mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan software house terbaik yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik.

Dengan memahami jenis-jenis potongan gaji yang diperbolehkan dan batasan-batasannya, baik pekerja maupun perusahaan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif.

artikel_disini