Indonesia memiliki regulasi yang ketat untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk ketentuan mengenai jam kerja dan waktu istirahat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) beserta peraturan pelaksanaannya. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan ini penting bagi pengusaha maupun karyawan untuk menghindari perselisihan dan memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Durasi Kerja […]

Hari Raya Keagamaan merupakan momen penting bagi setiap pekerja di Indonesia. Selain menjadi ajang silaturahmi, momen ini juga identik dengan Tunjangan Hari Raya (THR). THR bukan hanya sekadar bonus, melainkan hak pekerja yang diatur secara hukum. Sayangnya, masih ada perusahaan yang lalai atau bahkan sengaja tidak membayarkan THR kepada karyawannya. Tindakan ini tentu melanggar hukum

Dalam dunia bisnis yang dinamis, kepatuhan terhadap hukum merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan dan reputasi sebuah perusahaan. Salah satu aspek krusial yang diatur oleh hukum adalah hak-hak pekerja, termasuk di dalamnya adalah hak atas gaji yang adil dan sesuai dengan perjanjian. Namun, praktik pemotongan gaji sepihak oleh perusahaan masih sering terjadi, menimbulkan kerugian bagi pekerja

Aturan hukum mengenai upah lembur karyawan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pemahaman yang baik mengenai aturan ini penting

Era globalisasi dan pesatnya perkembangan bisnis telah mendorong banyak perusahaan untuk mengoptimalkan operasional mereka. Salah satu strategi yang umum diterapkan adalah dengan menggunakan jasa outsourcing. Meskipun memberikan fleksibilitas dan efisiensi, penggunaan tenaga kerja outsourcing menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban hukum perusahaan terhadap karyawan outsourcing tersebut. Artikel ini akan mengupas tuntas kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja di Indonesia yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR bukan hanya sekadar tradisi, melainkan memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat bagi perusahaan. Memahami dasar hukum THR sangat penting bagi pengusaha maupun karyawan agar hak dan kewajiban terlaksana dengan baik. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai dasar hukum

Indonesia kerap kali merayakan hari besar keagamaan dan nasional dengan memberikan fasilitas cuti bersama. Cuti bersama ini, yang seringkali ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri, menjadi momen yang dinantikan oleh banyak pekerja untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah cuti bersama itu bersifat wajib atau tidak

Perlindungan hukum bagi karyawan magang menjadi isu krusial di era modern. Program magang, yang seharusnya menjadi jembatan emas bagi para pelajar dan fresh graduate untuk terjun ke dunia kerja, seringkali diwarnai dengan eksploitasi dan minimnya perlindungan hak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak karyawan magang dan mekanisme perlindungan hukumnya menjadi sangat penting. Definisi

Berikut adalah artikel, keyword, dan deskripsi yang Anda minta: Perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi pilar penting dalam setiap sistem hukum yang berkeadilan. Salah satu hak mendasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah pembayaran upah tepat waktu. Keterlambatan pembayaran upah bukan hanya merugikan pekerja, tetapi juga dapat berdampak negatif pada produktivitas, moral kerja, dan stabilitas ekonomi

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan merupakan aspek krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan produktif. Dalam lanskap ketenagakerjaan modern, memastikan hak-hak pekerja perempuan terlindungi bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga imperatif hukum. Artikel ini akan membahas berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan bagi pekerja perempuan di tempat kerja, mencakup undang-undang, peraturan, serta