Perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan merupakan fondasi utama dalam hubungan industrial. Di Indonesia, salah satu bentuk perjanjian kerja yang umum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau yang lebih dikenal sebagai kontrak kerja. Status karyawan kontrak ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai hak dan kewajiban yang melekat padanya. Memahami aturan hukum yang mengatur hal ini […]

Upah minimum merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dengan memastikan bahwa mereka menerima imbalan yang layak atas pekerjaan yang mereka lakukan. Aturan hukum mengenai upah minimum diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan pelaksanaannya. Salah satu landasan

Berikut adalah artikel yang Anda minta, beserta keywords dan description yang dipisahkan: Aturan mengenai hak cuti sakit dan izin karyawan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di setiap perusahaan. Pemahaman yang baik tentang regulasi ini penting, baik bagi pengusaha maupun karyawan, untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan sesuai dengan hukum

Aturan hukum mengenai kewajiban pembayaran lembur karyawan merupakan aspek krusial dalam menjamin hak-hak pekerja di Indonesia. Memahami regulasi ini penting bagi baik pemberi kerja maupun karyawan, demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran lembur dapat berimplikasi hukum yang serius bagi perusahaan. Definisi dan Dasar Hukum Lembur Lembur didefinisikan sebagai

Berikut adalah artikel, keywords, dan description yang Anda minta: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan situasi yang tidak diinginkan baik bagi pekerja maupun perusahaan. Namun, dalam kondisi tertentu, PHK menjadi langkah yang tak terhindarkan, salah satunya karena alasan efisiensi. Hukum di Indonesia mengatur secara ketat mengenai PHK, termasuk PHK karena efisiensi, untuk melindungi hak-hak pekerja. Artikel

Indonesia memiliki regulasi yang ketat terkait jam kerja dan lembur, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans). Memahami aturan-aturan ini penting bagi perusahaan dan pekerja untuk

Di era globalisasi dan dinamika dunia kerja yang terus berkembang, praktik alih daya atau outsourcing menjadi semakin umum di berbagai sektor industri. Perusahaan menggunakan jasa outsourcing untuk berbagai alasan, mulai dari efisiensi biaya, fokus pada kompetensi inti, hingga fleksibilitas operasional. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, terdapat isu krusial terkait perlindungan hak-hak pekerja outsourcing. Perlindungan

Perlindungan tenaga kerja kontrak, atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), merupakan isu krusial dalam dinamika hubungan industrial di Indonesia. Fluktuasi kebutuhan pasar dan fleksibilitas yang ditawarkan, menjadikan PKWT sebagai pilihan populer bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi proyek jangka pendek atau peningkatan permintaan musiman. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan potensi kerentanan

Hak pesangon merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja yang diatur secara hukum di Indonesia. Memahami aturan hukum mengenai hak pesangon karyawan adalah krusial, baik bagi pemberi kerja maupun pekerja. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan Hukum Pesangon di Indonesia

Aturan hukum tentang kewajiban perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan aspek krusial dalam hubungan industrial di Indonesia. THR bukan hanya sekadar tradisi menjelang hari raya keagamaan, tetapi juga hak normatif pekerja yang dijamin oleh undang-undang. Pemahaman mendalam mengenai regulasi ini penting bagi pengusaha dan pekerja agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara optimal. Artikel