Perlindungan bagi pekerja/buruh merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu aspek perlindungan tersebut diwujudkan dalam pengaturan mengenai kerja lembur. Kerja lembur, di satu sisi, dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, namun di sisi lain, berpotensi mengeksploitasi tenaga kerja jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan mengatur secara rinci mengenai […]

Fenomena penundaan pembayaran upah oleh perusahaan merupakan isu krusial yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi. Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar pekerja, tetapi juga dapat memicu berbagai permasalahan sosial dan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai peraturan perundang-undangan, telah berupaya untuk melindungi hak pekerja atas upah yang layak dan tepat waktu, serta

Baik, berikut artikel yang Anda minta: Dampak hukum bagi perusahaan yang tidak memberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan isu krusial dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Kepatuhan terhadap peraturan BPJS bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga fondasi penting bagi kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan bisnis. Artikel ini akan mengupas tuntas implikasi hukum yang dapat dihadapi

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan dokumen hukum krusial yang mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja dalam suatu perusahaan. PKB adalah hasil negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha, yang kemudian disepakati dan didaftarkan di instansi yang berwenang. Mengabaikan PKB bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai risiko hukum yang signifikan

Analisis mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan merupakan isu krusial dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. PHK, sebagai akhir dari suatu hubungan kerja, memiliki konsekuensi signifikan baik bagi pekerja maupun perusahaan. Oleh karena itu, landasan hukum dan prosedur yang tepat harus dipahami dan ditegakkan untuk menghindari sengketa dan kerugian yang lebih besar. Artikel ini

Sanksi hukum atas praktik union busting di lingkungan kerja menjadi isu krusial dalam perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Union busting, atau pemberangusan serikat pekerja, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah pembentukan, melemahkan, atau membubarkan serikat pekerja yang sah di lingkungan kerja. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh

Konsekuensi Hukum bagi Perusahaan yang Tidak Membayar Gaji Lembur Kewajiban membayar upah lembur merupakan salah satu aspek krusial dalam hubungan kerja yang diatur oleh undang-undang di Indonesia. Lembur, atau kerja yang dilakukan melebihi waktu kerja standar, berhak mendapatkan kompensasi yang jelas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih banyak perusahaan yang lalai atau

Berikut adalah artikel yang Anda minta: Slip gaji, atau bukti pembayaran upah, merupakan dokumen krusial dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan rinci mengenai komponen upah yang diterima, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Ketidakpatuhan perusahaan dalam memberikan slip gaji kepada karyawan dapat berakibat pada konsekuensi hukum

Indonesia memiliki regulasi ketat terkait hak-hak pekerja, termasuk hak atas cuti tahunan. Pemberian cuti tahunan bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat berakibat pada sanksi hukum yang signifikan bagi perusahaan. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang lalai

Penggunaan outsourcing dalam proyek jangka pendek semakin marak di berbagai sektor industri. Hal ini didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk fleksibilitas, efisiensi biaya, dan akses ke tenaga ahli yang mungkin tidak tersedia secara internal. Namun, implementasi outsourcing, khususnya dalam proyek dengan durasi terbatas, perlu dicermati dari aspek hukum agar terhindar dari potensi sengketa dan pelanggaran yang