Apa perbedaan UMP dan UMK, mana yang jadi acuan untuk menetapkan gaji minimum? Topik upah minimum merupakan topik hangat yang selalu dibahas oleh para pekerja di Indonesia, terutama pada momen peringatan Hari Buruh Nasional.
Namun, apakah kamu sudah tahu sekarang istilah UMR sudah tidak lagi digunakan dan sudah diganti menjadi UMP dann UMK.
Table of Contents
UMR Sudah Tidak Lagi Digunakan
UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional dan istilah ini sudah melekat dikalangan pekerja. Upah minimum regional merupakan sebuah acuan yang mengatur tentang batas minimal upah bulanan yang besarannya ditentukan oleh gubernur di masing-masing provinsi.
Istilah UMR pertama kali ditemukan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 1999 yang kemudian direvisi dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 226 tahun 2000.
Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan UMR adalah batas minimal upah yang ditetapkan oleh gubernur untuk menjadi acuan pendapatan minimal di setiap provinsi.
Seperti dikutip dari Detik.com, setelah disahkannya UU No 11 tahun 2020 atau UU Cipta Kerja yang kemudian diturunkan melalui PP No 36 tahun 2021, istilah UMR sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan UMP dan UMK.
Perbedaan UMP dan UMK
Lalu apa perbedaan UMP dan UMK? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sekarang mari kita perjelas kembali apa itu upah minimum. Upah minimum adalah batas minimal upah bulanan atau upah bulanan terendah yang ditetapkan kepala daerah sebagai jaring pengaman.
Sederhananya, UMP berlaku untuk seluruh kota/kabupaten pada suatu provinsi, sedangkan UMK hanya berlaku khusus untuk 1 kabupaten/kota.
Upah Minimum Provinsi (UMP)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, yang dimaksud dengan UMP adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Sedangkan yang dimaksud dengan UMK adalah standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur. Dalam hal ini, gubernur dapat menetapkan UMK lebih tinggi dari UMP.
Pilih UMP atau UMK?
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuan UMK harus lebih besar dari UMP. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, mana yang jadi acuan, UMP atau UMK? Jika suatu kabupaten atau kota telah memiliki ketentuan UMK maka pengusaha harus menggunakan UMK sebagai acuan. Namun, jika kabupaten atau kota tidak ada ketentuan UMK maka pengusaha menggunakan UMP sebagai acuan dalam menggaji karyawannya. (Sumber: Permenaker No. 18 Tahun 2022 Pasal 8 ayat 1 dan 2.
Kesimpulan
- UMR sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan UMP dan UMK.
- Penentuan UMP dan UMK ditetapkan oleh gubernur.
- Besaran UMK harus lebih tinggi dari UMP.
- Jika suatu kabupaten atau kota telah memiliki ketentuan UMK maka pengusaha harus menggunakan UMK sebagai standar pengupahan.
- Sedangkan jika suatu kabupaten atau kota belum memiliki ketentuan UMK maka pengusaha menggunakan UMP sebagai standar pengupahan.
Hitung Gaji Jadi Mudah dengan Ontime Payroll!
Dengan menggunakan aplikasi HRIS canggih OnTime Payroll kamu dapat menghitung gaji karyawan dalam dua langkah mudah.
Ontime Payroll akan menyesuaikan program dengan kebijakan perusahaan yang telah disesuaikan dengan standar ketenagakerjaan pemerintah Indonesia, sehingga memberikan fleksibilitas yang diperlukan.
Hal ini mencakup pengaturan cuti, absensi, perhitungan gaji, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, potongan PPh 21, tunjangan, proses payroll, dan lainnya.
Segera daftarkan perusahaan Anda sekarang untuk merasakan kecanggihan dari OnTime Payroll.
Apabila Anda tertarik untuk mencoba software HRIS terbaik di Indonesia dari Ontime Payroll, silahkan klik tombol berikut.
